LampungPosta.id, Bandar Lampung – Pimpinan Umum (Pimum) sekaligus Pimpinan Redaksi (Pimred) LampungOne, Munzir, S.E., mendesak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengevaluasi oknum anggota tim media gubernur yang diduga bersikap arogan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan kegiatan Kemah Bakti Satya Linmas.
Desakan tersebut disampaikan Munzir pada Senin (9/11/2026), menyusul belum adanya tindak lanjut konkret atas persoalan yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan petisi antara sejumlah organisasi wartawan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Jumat (2/10/2026).
Munzir bahkan meminta agar oknum yang bersangkutan dipertimbangkan untuk dinonaktifkan apabila tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta puluhan perwakilan organisasi pers itu sebelumnya diharapkan menjadi momentum penyelesaian dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Namun, hingga kini Munzir menyayangkan belum adanya langkah penyelesaian yang jelas, termasuk permintaan maaf secara langsung kepada wartawati LampungOne dan insan pers yang terdampak.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti sebatas dialog maupun penyampaian permintaan maaf dari pihak pemerintah. Ia menilai perlu ada tanggung jawab langsung dari pihak yang diduga melakukan tindakan terhadap jurnalis.
“Saya sebagai Pimpinan Umum dan Pimred LampungOne sangat kecewa. Pertemuan petisi kemarin sudah dihadiri ketua lembaga dan puluhan wartawan untuk mengevaluasi persoalan ini. Namun, kenapa sampai sekarang belum ada pergerakan atau tindak lanjut yang jelas?” tegasnya.
Munzir, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD KWRI Provinsi Lampung periode 2018–2023, menilai persoalan tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan wartawan, khususnya saat menjalankan tugas peliputan di lingkungan Pemprov Lampung.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut satu orang jurnalis, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan, kenyamanan, dan kebebasan seluruh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Karena itu, ia meminta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun tangan secara langsung untuk mengevaluasi oknum yang bersangkutan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Ini sangat meresahkan. Saya meminta Gubernur Lampung mengevaluasi oknum tersebut. Jangan sampai perilaku seperti ini dibiarkan dan justru menimbulkan konflik berkepanjangan di antara sesama media,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, apabila oknum tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak yang terdampak, langkah penonaktifan dari tim media gubernur patut dipertimbangkan.
“Kalau tidak ingin meminta maaf secara terbuka kepada karyawan saya, sebaiknya oknum tersebut dikeluarkan dari tim media gubernur. Ini untuk menghindari konflik selanjutnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munzir menjelaskan bahwa persoalan yang menjadi keberatan LampungOne berkaitan dengan perlakuan terhadap wartawatinya saat meliput kegiatan apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam peristiwa tersebut, jurnalis perempuan berinisial L dilaporkan mengalami dugaan tindakan fisik berupa dorongan oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai bagian dada.
Munzir menegaskan bahwa setiap jurnalis yang menjalankan tugas peliputan harus dihormati dan mendapatkan perlindungan. Kebebasan pers serta keselamatan wartawan merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Ia berharap Gubernur Lampung segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mengambil langkah evaluasi agar pengelolaan tim media di lingkungan pemerintah provinsi berjalan secara profesional serta menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi dengan insan pers.
“Jangan diam saja atau membiarkan perangai oknum ini berkepanjangan. Kami ingin ada penyelesaian yang jelas. Jika memang tidak ada keinginan meminta maaf kepada para jurnalis yang terdampak, lebih baik dinonaktifkan saja,” tandasnya.
Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan secara terbuka dan proporsional sehingga hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers tetap terjaga dengan baik, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Berita ini dikutip dari LampungOne.co.
