LampungPosta.id, Bandar Lampung – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung menaruh harapan terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, menilai salah satu tugas penting Menkeu adalah memastikan setiap rupiah anggaran dalam APBN dikelola secara efisien dan optimal.
Menurutnya, evaluasi terhadap program pemerintah yang dinilai kurang efisien perlu dilakukan untuk menjaga disiplin anggaran sekaligus kesinambungan fiskal.
“Fokus utamanya pada efisiensi dan optimalisasi APBN, memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan output maksimal yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Program pemerintah yang dinilai kurang efisien perlu segera dibenahi untuk menjaga disiplin anggaran serta kesinambungan fiskal di tengah dinamika global,” ujar Munir, Senin (14/9/2026).
Kepastian Fiskal Dibutuhkan Dunia Usaha
Munir mengatakan, kepastian arah kebijakan fiskal juga penting untuk menjaga stabilitas pasar, daya beli masyarakat, serta kepercayaan investor.
Menurut dia, kebijakan penganggaran yang jelas dan konsisten dibutuhkan agar pelaku usaha, baik domestik maupun mancanegara, memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi.
Bagi dunia usaha di daerah, kepastian kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Kadin Lampung mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan otoritas ekonomi lainnya, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
APBN Harus Dorong Sektor Riil
Munir menegaskan, efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pengendalian belanja pemerintah. Menurutnya, kebijakan fiskal juga perlu diarahkan untuk mendorong aktivitas sektor riil dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kebijakan fiskal tidak cukup hanya berorientasi pada pengendalian anggaran semata. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan sektor riil dan daya beli masyarakat melalui keseimbangan antara penerimaan pajak serta perlindungan perekonomian rakyat,” lanjutnya.
Kadin Lampung berharap arah kebijakan fiskal yang efisien, transparan, dan stabil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat iklim investasi di daerah.
Sementara itu, usai pelantikan, Suahasil menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara agar APBN tetap berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (***)
