LampungPosta.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta memperluas pemerataan pembangunan hingga perdesaan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui jawaban gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung terkait Raperda APBD 2027 di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (22/10/2026).
Dalam jawabannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan delapan fraksi DPRD Lampung sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran daerah.
Mirza menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga membuka peluang ekonomi baru.
Salah satu prioritas yang ditekankan ialah percepatan hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Besarnya produksi daerah, kata Mirza, perlu diikuti pengolahan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan kekayaan alam diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan hilirisasi, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pada tahap produksi, tetapi juga melalui pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Desaku Maju Perkuat Ekonomi Perdesaan
Selain hilirisasi, Pemprov Lampung melanjutkan program Desaku Maju pada 2027 untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat ekonomi perdesaan.
Program tersebut bertumpu pada empat pilar, yakni peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa, serta percepatan konektivitas infrastruktur.
Di sektor pertanian, pemerintah akan memberikan PHC untuk mendukung pertanian berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk sintetis, menekan biaya produksi, dan memperkuat kemandirian pupuk organik di tingkat kelompok tani.
Pemprov juga merencanakan distribusi bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian guna mengurangi kehilangan hasil pascapanen, meningkatkan kualitas, serta mendongkrak harga jual hasil panen petani.
Pada aspek SDM, pelatihan vokasi berbasis desa disiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan akan diperkuat untuk memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung rantai pasok antardaerah.
Menanggapi masukan fraksi-fraksi DPRD, Mirza memastikan seluruh pandangan akan dicermati sebagai bahan pembahasan lanjutan. Penyempurnaan APBD tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap APBD 2027 dapat disusun secara realistis, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Mirza juga menekankan pentingnya hubungan konstruktif antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan. Perbedaan pandangan, menurutnya, merupakan bagian dari demokrasi yang harus dikelola dengan saling menghormati dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Saya percaya, hubungan yang kuat antara eksekutif dan legislatif tidak dibangun dengan menghilangkan perbedaan. Hubungan itu dibangun melalui saling menghormati kewenangan, menjaga kepercayaan, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan,” pungkasnya. (*)
