LampungPosta.id, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan tata kelola kehutanan yang terintegrasi, berintegritas, dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Hutan Lampung yang Lestari dan Berkelanjutan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Jihan menegaskan, pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, khususnya petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan polisi kehutanan, memahami kondisi wilayah kerja masing-masing, mulai dari daerah rawan kebakaran, konflik lahan, perambahan, kebutuhan rehabilitasi, hingga potensi komoditas unggulan.
“Pengelolaan hutan bukan hanya menjaga kawasan, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap terjaga dan produktivitasnya mampu mendukung perekonomian masyarakat di sekitar hutan,” ujar Jihan.
Ia juga menyoroti kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung yang disebut turun dari sekitar 0,37 persen pada 2015 menjadi 0,303 persen pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar potensi kehutanan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Jihan menekankan pentingnya pencegahan kebakaran hutan melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, penguatan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga integritas dan tidak membiarkan atau melindungi aktivitas perambahan hutan.
“Apa yang kita urus hari ini adalah sumber kehidupan anak-anak dan cucu kita di masa depan. Hutan menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi penyangga kehidupan. Karena itu, tugas ini harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang tinggi,” katanya.
Selain perlindungan kawasan, Jihan mendorong setiap KPH mengembangkan komoditas unggulan melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas produk, keberlanjutan pasokan, serta kepastian pasar dan pembeli.
Ia mengapresiasi rencana pengembangan KPH sebagai penggerak ekonomi kawasan hutan yang dilakukan bertahap, mulai dari penguatan fondasi pada 2026–2028, dilanjutkan ekspansi, hingga menuju kemandirian pada 2033.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Handika Jaya Putra melaporkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 peserta dari jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, termasuk pejabat struktural, polisi kehutanan, tenaga fungsional, staf, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kegiatan juga dirangkaikan dengan peninjauan kawasan burung penyanyi dan burung berkicau, pelepasliaran burung hasil rehabilitasi oleh petugas KPH, serta peninjauan penangkaran rusa di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Burung yang dilepasliarkan dilaporkan berasal dari berbagai jenis, dengan jumlah mencapai sekitar 60 spesies.
Melalui penguatan sinergi dan integritas aparatur, Pemprov Lampung berharap perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, rehabilitasi kawasan, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. (*)
